Kepala BNP2TKI : Nusron Wahid justru terkesan ngawur

Nusron Wahid/Net

Gemariau.com - Dengan menyeret nama Puan Maharani, pernyataan Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid justru terkesan ngawur dan tidak kontekstual.

Nusron dianggap tidak paham UU tentang rangkap jabatan aparatur sipil negara. 

Nusron menyatakan, bukan hanya dirinya yang rangkap jabatan, tapi juga Puan. Menurut Nusron, selain menjabat menteri, Puan juga tercatat sebagai ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP. 

"Hampir semua menteri juga begitu, ketua organisasi ini, ketua organisasi itu. Bukan itu konteksnya," tegas pengamat dari Lingkar Madani (LIMA) Indonesia‎, Ray Rangkuti dikutip dari RMOL Jakarta.Com, Jumat (16/9).

Ray menegaskan, UU ASN jelas mengatur larangan PNS termasuk pejabat publik terlibat dalam tim pemenangan calon. Karenanya, Nusron harus mundur manakala tahapan pelaksanaan Pilkada DKI dimulai.

"Itu hukumnya. Oleh karena itu ya begitu penyerahan daftar pasangan calon dan sekaligus pengumuman tim pemenangan, ya harus mundur. Dia harus milih, mundur sebagai ketua BNP2TKI atau Ketua Tim Pemenangan," terang Ray.

Di sisi lain, Ray menilai positif kritik Nusron terhadap posisi Puan. Hal itu menunjukkan tradisi saling kritik antar elit. Namun, kembali ia tekankan, konteks rangkap jabatan yang dipersoalkan publik bukan seperti dilakoni Puan Maharani dalam kepartaian. Toh, status jabatan Puan di parpol sudah non aktif. 

Sebaliknya Nusron aktif menjadi ketua tim pemenangan Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama yang dalam UU ASN tidak diperbolehkan.[grc]

Tweet