Tantowi : "Indonesia Harus Menjalin Kerja Sama Militer Dalam Rangka Operasi Penyelamatan Di Filipina"

Latihan pasukan Filipina.

GEMARIAU.COM - Nasib sepuluh Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia (WNI), yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina sejak akhir Maret lalu, tak kunjung diketahui nasibnya dengan jelas. Namun Pemerintah Filipina dikatakan sudah melakukan operasi pembebasan 10 WNI tersebut.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Tantowi Yahya, mengatakan, upaya pembebasan sandera yang dilakukan pemerintah Filipina bukan tidak serius, namun terbagi konsentrasinya dengan persiapan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada Mei mendatang.

"Bahasa yang benar mungkin bukan tidak serius, tapi konsentrasi mereka terbelah. Mereka ingin pemilu. Lihat saja kita ketika masa-masa pemilu," kata Tantowi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin 11 April 2016.

Namun, dia menggarisbawahi bahwa pemerintah Indonesia harus mengerahkan upaya maksimum dalam hal proteksi terhadap warga negara dan jangan sampai ada ABK yang tewas.

"Kita patut akui pemerintah sudah melakukan hampir semua cara yang memungkinkan. Kemenlu juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah Filipina. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, medannya ini memang sulit. Lalu konstitusi dari Filipina tidak mengizinkan ada kekuatan asing menggelar operasi militer ataupun operasi penyelamatan di wilayah mereka," tutur dia.

Fakta tersebut, menurut Tantowi, membuat Indonesia sangat tidak mungkin melakukan operasi penyelamatan warganya yang disandera. Untuk itu, jalan satu-satunya adalah Indonesia harus menjalin kerja sama militer dalam rangka operasi penyelamatan tersebut.

"Operasi itu juga tidak dapat dibuka ke publik karena ini operasi rahasia," ujarnya.

Karena itu, dia meminta, pemerintah untuk konsentrasi dan fokus melakukan koordinasi dengan pemerintahan Filipina. Selain itu, dia meminta, jangan banyak pejabat yang ikut berkomentar mengenai hal ini.

"Kita dengar berbagai kementerian dan lembaga sudah kirim orang ke sana, ini yang perlu kita ingatkan ke pemerintah untuk koordinasi agar tidak terlalu banyak pejabat yang kasih statement. Yang bagus itu, satu pintu agar tidak membingungkan," katanya.***