Sebagian TKI di Suriah Diyakini 'Bergabung ke ISIS'

Foto Ilustrasi

Gemariau.com - Sebagian dari sekitar 8.000 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Suriah diyakini telah mendukung dan bergabung dengan kelompok militan Negara Islam atau ISIS, demikian pernyataan seorang pejabat ketenakerjaan Indonesia.

"Saya yakin ada di antara sebagian mereka yang juga menjadi simpatisan ISIS," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BNP2TKI, Nusron Wahid, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Minggu (15/03) petang.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah mengungkapkan ada sekitar 500 WNI yang telah bergabung dengan ISIS di Suriah dengan berbagai cara, di antaranya melalui jalur pengiriman TKI.

Sebelum diguncang konflik bersenjata, diperkirakan ada sekitar 30.000 TKI yang bekerja di Suriah, namun belakangan jumlahnya menyusut menjadi sekitar 8.000 orang setelah sebagian besar telah dievakuasi, kata Nusron.

Pemerintah Indonesia, menurutnya, sejauh ini belum dapat mengidentifikasi siapa TKI di Suriah yang telah bergabung dengan ISIS.

"Karena kita belum bisa men-tracking (melacak) keberadaan mereka," kata Nusron Wahid.

Kekhawatiran membanjirnya dukungan warga Indonesia terhadap ISIS muncul kembali setelah terungkapnya 16 WNI yang 'menghilang' di Turki dan penangkapan 16 WNI lainnya oleh otoritas Turki karena hendak menyeberang ke Suriah.

BNPT: perkuat pengawasan

BNPT mengatakan, pihaknya meminta agar semua otoritas terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM serta BNP2TKI agar lebih memperketat "tujuan dasar" kepergian tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

"Harapan kita ada koordinasi hukum yang lebih kuat," kata juru bicara BNPT, Irfan Idris kepada BBC Indonesia, Minggu (15/03) malam.

Hal ini dia tekankan karena pihaknya menemukan berbagai modus baru yang dilakukan WNI untuk bergabung dengan ISIS di Suriah.

"Ada yang pergi tour (wisata), dan bisa saja alasan pergi study ke luar negeri di sekolah terkenal dan berhijrah (ke Suriah) atau lewat paspor palsu," ungkap Irfan Idris.

Kepada pihak agen perjalanan ke luar negeri, BNPT juga meminta agar mereka memperkuat standard operating procedure menyusul 'menghilangnya' 16 WNI di Turki yang dicurigai bergabung dengan kelompok militan ISIS di Suriah.

"Sebuah travel (agen perjalanan) yang mau memberangkatkan WNI, apapun tujuannya, memberangkatkan 30 orang, maka juga harus berani mengembalikan 30 orang dengan melakukan penyataan dan jaminan," kata Irfan Idris.

Dia mengkhawatirkan, apabila agen perjalanan tidak mampu melakukannya, kasus 'hilangnya' 16 WNI di Turki "akan terulang."

"Bahkan mereka (terduga WNI yang bergabung ke ISIS) akan membentuk agen perjalanan," katanya.

Sebelumnya, asosiasi agen perjalanan mengatakan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena peserta tur perjalanan telah memenuhi persyaratan yang diminta.

Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) menyatakan, mereka meminta agar pemerintah mengawasi ketat para pemohon paspor serta menyelidiki orang-orang yang mencurigakan.

Awasi TKI formal di Timteng

Belum diketahui latar pekerjaan para TKI di Suriah yang diyakini bergabung ke ISIS, namun BNP2TKI menyatakan akan memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja mandiri dan TKI formal terutama di Timur Tengah.

"Kalau pekerja mandiri itu 'kan mereka bisa dengan bebas berangkat dan mengurus visa tanpa monitor pemerintah," kata Nusron.

"Nah, model-model begini (TKI formal atau mandiri), kita patut curiga," tambahnya.

Upaya pengawasan ini akan dilakukan, lanjutnya, didasarkan "banyaknya tenaga kerja Indonesia yang merembet ikut bergabung dengan berbagai gerakan yang ada."

Untuk itulah, menurutnya, para TKI formal atau mandiri itu diwajibkan melaporkan "siapa majikan dan agensinya".

"Supaya ketahuan apakah majikan atau agensinya itu terkait dan terikat langsung atau tidak langsung dengan ISIS," kata Nusron.

Adapun kepada TKI yang dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman, BNP2TKI akan mengoptimalkan mekanisme pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dan welcoming programdi negara penempatan.

"Dengan memasukkan hukum dan nilai-nilai kebangsaan, supaya tujuannya bekerja dan tidak terpengaruh gerakan trans-nasional yang tidak sesuai parameter dan koridor idelogi negara kita," katanya.

Hal ini dia tekankan, karena pihaknya beberapa kali menerima permintaan tenaga kerja Indonesia dari sebuah agen yang "agensinya tidak terdaftar dan tidak terselektif di dalam sistem informasi dan listing daftar agensi yang biasa meminta TKI". (*)

(Sumber :  BBC Indonesia)

Tweet