Ahok Dianggap Hanya Mementingkan Kesejahteraan Kelompok Tertentu Saja yaitu PNS, Apakah Ada Misi tertentu?

Gemariau.com - JAKARTA, - Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan ada ketimpangan dalam APBD bukan hasil pembahasan yang dikirim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini menurut Uchok adalah akibat dari sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang tidak mau menolak hasil pembahasan APBD dengan DPRD DKI.

"Memang idealnya APBD harus dibahas DPRD. Harus dikoreksi, harus dikritik DPRD. Tapi Ahok enggak terima usulan DPRD. Maka dia tetap versi dia. Versi Ahok yang dinilai Kemendagri ada ketimpangan yang bikin kita iri," ujar Uchok dalam diskusi di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/3/2015).

Ketimpangan yang dimaksud oleh Uchok adalah soal anggaran belanja pegawai. Kemendagri memang mengevaluasi anggaran belanja pegawai Pemprov DKI yang begitu besar. Sementara, kata Uchok, anggaran untuk pendidikan justru menurun 3,7 persen dari tahun sebelumnya. Begitu pun dengan anggaran banjir yang hanya dialokasikan sekitar Rp 5 triliun.

Hal yang paling mengagetkan bagi Uchok adalah soal anggaran makan dan minum bagi PNS yang juga dinilai terlalu besar. Atas dasar inilah, Uchok berkesimpulan APBD yang disusun Pemprov DKI ini dinilai terlalu mementingkan kesejahteraan pegawai negeri sipil.

"Yang paling saya jengkel adalah belanja makan minum Rp 863 miliar. Kalau dibagi dengan sekitar 80.000 PNS, tiap PNS dapat makan minum Rp 10 juta per tahun. Apa ini bagi Ahok? Dia caci maki PNS hanya sandiwara saja. Dia berpihak pada PNS," ujar Uchok.

Uchok pun mengibaratkan situasi seperti ini dengan orang yang ingin membangun rumah. Idealnya, kata Uchok, orang yang ingin membangun rumah akan menghabiskan anggarannya dengan membeli material bangunan seperti batu bata, semen, dan pasir.

Akan tetapi, yang dilakukan Ahok justru berbeda. Ahok justru menggunakan anggarannya untuk menggaji "tukang bangunan" dengan harga tinggi. Sementara, material bangunannya tidak disediakan banyak.

Padahal, menurut Uchok, DPRD dapat menggunakan fungsinya jika diberi kewenangan oleh Ahok. Anggaran tidak penting akan dihapus.

Hal itu, menurut Uchok, terlihat dalam RAPBD versi DPRD yang memotong anggaran perayaan ulang tahun Jakarta sebesar Rp 1 miliar. "Anggaran HUT Jakarta Rp 5 miliar. DPRD kurangi jadi Rp 4 miliar. Ini bikin marah Ahok," ujar Uchok.(*)

(Sumber : Kompas.com)