Turki minta sekolah Pribadi ditutup, anggota DPRD Depok berang

Ilustrasi

GEMARIAU.COM - Kedutaan besar Turki di Indonesia meminta sejumlah sekolah yang disebut berkaitan dengan gerakan Fethullah Gullen ada di Indonesia ditutup. Salah satunya, Pribadi Bilingual Boarding School yang terletak di Depok dituding menjadi bagian dari Gullen, lawan politik yang disebut melakukan kudeta gagal terhadap Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Nurjaman mengatakan, sangat tidak relevan jika urusan pendidikan di Indonesia dikaitkan dengan Pemerintahan Turki. Apalagi jika kabar sekolah tersebut berafiliasi dengan gerakan terorisme.

"Ini kan lembaga pendidikan. Kenapa kok jadi dituding berafiliasi begitu," katanya, Senin (1/8).

Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, kata dia, tudingan yang ditujukan itu tidak tepat sasaran. Karena di antara keduanya memiliki perbedaan secara kelembagaan. Dengan adanya tudingan tersebut dianggap sangat merugikan siswa dan seluruh anggota sekolah.

"Kaitannya itu kan dengan pemerintahan. Sedangkan lembaga-lembaga yang ditudingkan itu kan penyelenggara pendidikan. Bagaimana kalau sekolah kita yang dituding seperti itu," terang dia.

Politisi Partai Hanura itu menyarankan, Pribadi Bilingual Boarding School tetap pada koridornya sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. Dan kepada siswa serta wali murid, dirinya mengimbau agar tidak reaktif menanggapinya.

"Jadi biarkan anak-anak sekolah dengan nyaman dan gurunya juga bisa tenang. Biarkan urusan pemerintahan ditangani oleh pemerintah juga," ucapnya. Dikutip merdeka.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Yenbu Indonesia, Aip Syarifuddin mengatakan, Pribadi Bilingual Boarding School tidak ada kaitannya dengan Pemerintahan Turki. Yang ada adalah keterkaitan antara Yayasan Yenbu dengan yayasan PASIAD. Namun kerjasama tersebut berakhir pada November 2015.

"Yang sepengetahuan kami bahwa yayasan itu bergerak di bidang pendidikan," katanya.(gr).