Warga Kumpulkan Ribuan Cap Jempol Darah Tolak Tambang, untuk Presiden Joko Widodo

masyarakat mengumpulkan tandatangan cap jempol darah
menolak tambang

Gemariau.com - Ratusan warga yang berasal dari berbagai desa di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu menggalang cap jempol darah yang akan dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo.

Penggalangan cap jempol darah ini merupakan bentuk protes warga terhadap pertambangan batubara bawah tanah yang dilakukan oleh PT Cipta Buana Seraya (CBS) di Desa Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dari aksi yang digelar sejak Rabu (13/7/2016) hingga hari ini Kamis (14/7/2016), telah terkumpul 1.000 cap jempol masyarakat yang berasal dari beberapa desa.

Aksi juga diwarnai dengan pengibaran bendera merah putih berukuran raksasa berukuran 10 meter x 20 meter.

"Penolakan terhadap tambang batubara dilakukan karena kekhawatiran masyarakat terhadap dampak buruk yaitu terjadinya kerusakan lingkungan dan pencemaran. Masyarakat belajar dari desa lain yaitu desa Kota Niur, Kecamatan Taba Penanjung, Bengkulu Tengah. Di desa ini banyak lahan masyarakat yang ambruk akibat aktivitas pertambangan batubara dengan system tertutup di wilayah desa tersebut," kata Sekretaris Forum Masyarakat Rejang Gunung Bungkuk (FMRGB), Indra Jaya, Kamis (14/7/2016).

Indra Jaya menabahkan, aksi tersebut perwujudan bahwa Forum Masyarakat Rejang Gunung Bungkuk (FMRGB) selalu setia dan cinta kepada NKRI dengan berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945 serta cinta damai.

FMRGB menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan yang adil bagi masyarakat, serta memberikan hak masyarakat yaitu hak atas lingkungan yang baik.

Sementara itu, Direktur Walhi Bengkulu, Beni Ardiansyah, menyampaikan bahwa pemujaan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi telah menjadikan pemerintah abai terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang lebih baik.

Padahal, lanjutnya, dalam konsitusi yang tertuang pada UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1, menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas hidup yang sejahtera lahir dan batin dan juga lingkungan yang baik dan sehat.

Sementara itu, Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol M Ghufron, menyatakan, sejauh ini situasi di lapangan tetap kondusif. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemda Bengkulu Tengah dan pihak lainnya agar aktifitas masyarakat tetap berjalan aman dan kondusif.

Kepala Teknik Tambang PT CBS Danu Ardianto menilai, kekhawatiran warga tersebut terlalu berlebihan. Menurut dia, kondisi lokasi pertambangan memungkinkan untuk tambang bawah tanah.

"Konsesi PT CBS mencapai 2.600 hektar, namun baru empat hektar yang dieksploitasi dan dibuat terowongan, kedalaman terowongan baru 17 meter, tidak semua kawasan konsesi ada batu baranya," kata Danu.

Dia juga mengaku heran dengan permintaan masyarakat yang meminta tambang ditutup, padahal izin dan tahapan telah dilakukan perusahaan.

"Maunya masyarakat itu cuma satu, tutup tambang, tidak ada alternatif lain, padahal perusahaan telah memenuhi segala syarat dan ketentuan," ujar dia. dilansir kompas.

Sebelumnya, terjadi aksi berujung rusuh pada beberapa minggu lalu dalam aksi unjuk rasa masyarakat mengakibatkan delapan warga tertembak peluru karet polisi dan satu anggota Polsek terkena bacokan dari masyarakat.

Penolakan terhadap aktivitas pertambangan telah beberapa kali dilakukan masyarakat kepada Pemda Bengkulu Tengah hingga berakhir dengan peristiwa berdarah pada bulan puasa lalu.(grc)