Gemariau.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah tidak mendukung satu tokoh pun dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar. Hal tersebut diutarakan Kalla setelah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo.
"Pemerintah tidak mendukung siapapun, apalagi mendukung seseorang yang dulu justru menjual dan bertindak dengan mengatasnamakan presiden," ujarnya saat ditemui di kantor Perum Bulog, Jakarta, Selasa (10/5).
Presiden Jokowi tidak senang namanya dicatut untuk kepentingan politik. "Marah malah dikatakan begitu, itu ingin saya tekankan, dan presiden minta itu disiarkan bahwa presiden sama sekali tidak berpihak," ujarnya.
Kata dia, tidak mungkin Presiden ikut menentukan Ketua Umum DPP Partai Golkar, karena Presiden bukanlah kader partai berlambang pohon beringin itu.
Presiden menurutnya juga menghindari intervensi, seperti yang kerap dilakukan pemerintah di era orde baru.
"Apalagi diberitakan mendukung seseorang yang dulu justru menciderai Presiden dan wakil presiden, mengatasnamakan, menjual nama presiden," ujarnya.
Kalla menyebut sejumlah alasan tidak mementahkan tudingan Jokowi mendukung salah satu calon ketua umum Golkar.
Pertama, kata Kalla, Jokowi bukanlah kader Golkar. Kedua, dukungan pemerintah kepada salah satu calon ketua umum partai akan mengembalikan Indonesia tradisi negatif yang terjadi pada era sebelum reformasi.
"Pemerintah tak ingin mengembalikan cara Orde Baru," kata Kalla.
Lebih dari itu, Kalla berkata, pemerintah tidak akan mempersoalkan dukungan menteri tertentu kepada salah satu calon ketua umum partai.
Namun, menurutnya, dukungan itu harus bersifat personal dan bukan mengatasnamakan pemerintah.
Jelang munaslub, delapan bakal calon ketua umum Golkar telah lolos tahap verifikasi, yakni Setya Novanto, Aziz Syamsudin, Mahyudin, Ade Komarudin, dan Syahrul Yasin Limpo.
Tiga nama lainnya adalah Airlangga Hartarto, Indra Bambang Utoyo dan Priyo Budi Santoso.
Wakil Ketua Panitia Penyelenggara Munaslub Partai Golkar Yorrys Raweyai, mengatakan panitia memang sering bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan.
Namun Yorrys membantah pertemuan itu bertujuan untuk menggalang dukungan tertentu. Ia berkata, pertemuan itu dilakukan sebagai bentuk komunikasi antara kader muda dan kader seniornya yang saat ini duduk di pemerintahan.
Sebelumnya, nama Presiden dan Wakil Presiden sempat dicatut Setya Novanto, saat ia masih menjabat sebagai Ketua DPR.
Saat ini, Setya Novanto menjadi seorang calon Ketua Umum DPP Partai Golkar.
0 Response to "Jokowi Berang Namanya Disebut-sebut"
Posting Komentar