"Kami sampai sekarang masih merasa cukup kemampuan kita untuk mengejar apa yang sedang kita kejar. Kami terima kasih atas tawaran itu," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa 19 Januari 2016.
Bantuan yang sempat ditawarkan antara lain bantuan yang bersifat teknis baik dalam peralatan dan teknologi.
"Polisi dan Densus 88 kan sudah punya peralatan yang sudah cukup canggih juga. Jadi sampai hari ini kami masih mampu menangani," kata Luhut.
Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam memerangi terorisme adalah melalui program deradikalisasi. Program ini sudah dijalankan sejak sejumlah tragedi bom terjadi di Tanah Air pada tahun 2002 silam. Hal saat ini tersebut kembali disoroti.
Soal deradikalisasi ini, Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay menilai pemerintah perlu melibatkan lebih banyak tokoh agama. Para tokoh itu dinilai memiliki pengaruh besar di masyarakat.
Oleh karena itu Kementerian Agama menurut Saleh harus ikut proaktif mendorong para pemuka agama menangani paham radikalisme.
"Para pendakwah tentu sangat penting dilibatkan dalam program deradikalisasi. Selain memiliki jamaah sendiri, para pendakwah juga sangat didengar nasehat-nasehatnya," ujar Saleh di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).(ald)
0 Response to "Pemerintah menolak tawaran bantuan asing dalam penanganan terorisme"
Posting Komentar